Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus di dasarkan pada Pancasila. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap penyelenggaraaan negara mulai dari pusat sampai di tingkat desa maupun RT harus sesuai dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Setiap sikap dan tingkah

laku para penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan maupun warga negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua penyelenggaraan kehidupan bernegara harus dilakukan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Notonagoro mendeskripsikan bahwa pengamalan

(realisasi) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan suatu realisasi atau pengamalan Pancasila yang bersifat obyektif.

Bentuk wujud pengamalan Pancasila dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara atau pengamalam obyektif Pancasila adalah melalui UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus selalu sesuai dan bersumber pada UUD 1945.

Namun demikia implementasi Pancasila secara obyektif dalam kenegaraan mustahil akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh realisasi Pancasila subyektif. Pengamalan Pancasila obyektif merupakan pengamalan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara dengan selalu patuh pada aturan main yang ada baik oleh penyelenggara negara, warga negara maupun penyelenggara pemerintahan. Pengamalan Pancasila subyektif merupakan pengamalan yang dilakukan oleh setiap individu warga negara, penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang didasarkan pada nilai moral masyarakat atau bangsa. Oleh karenanya dalam kaitan ini Notonagoro mengatakan pelaksanaan Pancasila subyektif merupakan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila obyektif. Lebih lanjut dikatakan pelaksanaan Pancasila obyektif akan gagal bilamana tidak didukung

oleh realisasi pelaksanaan Pancasila subyektif baik oleh setiap warga, terlebih-lebih oleh setiap penyelenggara Negara serta penyelenggara pemerintahan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pelaksanaan Pancasila Obyektif akan dapat terlaksana dengan baik manakala ada sinergi antara kesadaran wajib hukum dan kesadaran wajib moral.

Sebagai mahluk sosial, manusia cederung hidup berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Hal ini dilakukan untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis. Untuk hubungan yang harmonis inilah maka manusia harus meletakkan dasar kemanusiaan dalam hubungan interaktif dengan sesama. Keharusan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan suatu wajib moral yang harus ada pada setiap warga negara. Dalam kehidupan kenegaraan sebagai lembaga kehidupan kemasyarakatan hukum, ikatan kebersamaan dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum positif sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam batas-batas kewajiban moral, melainkan juga meliputi wajib hukum.

Realisasi Pancasila sebagai dasar Negara mewajibkan adanya sinergisitas antara kesadaran wajib moral dan kesadaran wajib hukum. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan bernegara yang dilakukan oleh penyelenggara negara merupakan bukti tidak adanya keseimbangan dalam pelaksanaan Pancasila. Padahal di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk memegang teguh dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur. Hal ini menunnjukan pada kita semua bahwa dalam realisasi Pancasila dealam segala aspek penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan moralitas para penyelenggara negaranya.