Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan
menghapuskan sementara ujian nasional terhitung sejak tahun 2017.
Keputusan
itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya
sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya
beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," kata Muhadjir dalam
siaran pers yang diterima Tribunnews, di Jakarta Jumat (25/11/2016).
Meski
dihapus kata Mendikbud tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan
oleh pemerintah setempat. Sistem disentralisasi ujian akhir ini jauh lebih baik
menurut Muhadjir. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya
diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya
diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
"Pelaksanaannya
tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal,
mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal
ke daerah dikawal polisi," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah
Malang ini.
Mendikbud
menjelaskan UN baru akan digelar kembali jika fasilitas pendidkan di Indonesia
sudah merata. Saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan fasilitas di 20.000
sekolahan di Indonesia.
"Sekolah-sekolah
kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus
kita treatment," tegasnya.
"Ujian
Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau
semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja.
Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,"ujarnya.
Sekolah-sekolah
yang rusak lanjut Mendikbud juga akan diperbaiki fasilitasnya hingga standar
untuk menerapkan pola pendidikan karakter dengan sistem full day school. Siswa
juga akan dididik optimal pada hari Senin-Jumat dan akan diliburkan pda hari
Sabtu dan Minggu.