Sejarah Singkat Perlawanan Pejuang Indonesia Dalam Mengusir Penjajah

Kedatangan bangsa barat (Portugis, Inggris, dan Belanda) di wilayah Indonesia, yang diikuti dengan penguasaan terhadap wilayah-wilayah di Indonesia dalam periode tertentu ternyata menimbulkan reaksi dari rakyat Indonesia. Reaksi tersebut bentuknya bermacam-macam, tetapi pada pokoknya hanya dua, yaitu kerjasama dan perlawanan.

Kerjasama kebanyakan dilakukan bilamana rakyat Indonesia baik secara individu maupun kelompok ingin mendapatkan kekuasaan, sebaliknya perlawanan dilakukan bila bangsa barat tersebut berusaha mengambil alih aset yang dimilikinya, apakah itu berbentuk tempat berdagang, bertani atau berkuasa.

Selain itu perlawanan juga dilakukan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat yang disebabkan bangsa-bangsa tersebut berusaha memaksakan kehendaknya dengan cara ingin memperluas kekuasaannya di Indonesia sambil merampas hak-hak tradisional kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan Barat ditandai dengan perang atau perlawanan langsung terhadap kekuasaan bangsa Barat.

Perlawanan tersebut juga ditandai dengan persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam rangka memperebutkan hegemoni kekuasaan di wilayah tersebut. Dalam persaingan tersebut sering kali kerajaan-kerajaan Nusantara melibatkan kekuatan bangsa Barat atau meminta bantuan VOC/Belanda untuk membantu mengalahkan pesaing-pesaingnya dalam memperebutkan kekuasaan.

Konsekuensinya VOC/Belanda mendapatkan daerah kekuasaan karena upayanya membantu mengalahkan pesaingnya. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir bangsa-bangsa Barat dari Nusantara.

a. Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Maluku

Maluku merupakan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah ini dikirim ke eropa melalui Malaka oleh pedagang-pedagang dari Bugis dan Jawa. Setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis mengirim armadanya ke Maluku dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku (monopoli). Kedatangan Portugis pada awalnya disambut baik oleh rakyat Maluku, karena mereka membawa bahan pangan juga membeli rempah-rempah.

Maluku pada waktu itu telah berdiri dua kerajaan besar yang saling bersaing, yaitu Ternate dan Tidore. Kedatangan Portugis dimanfaatkan oleh kedua kerajaan tersebut untuk menjalin kerjasama untuk memperkuat kerajaan masing-masing.  Pada awalnya Portugis menjalin persekutuan dengan Ternate dan membangun benteng atau kekuatan disana.

Benteng tersebut ternyata dipergunakan untuk membangun kekuatan untuk menekan dan menurunkan kekuasaan raja Ternate serta menyebarkan agama katolik di Ternate. Tindakan Portugis ini mendapat perlawanan dari rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Baabullah (1575), serta Sultan Said. Portugis lari dari Ternate menuju Tidore, dan membangun benteng dan kekuatan disana, serta menyebarkan agama kristen katolik.

Keberhasilan Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku menarik perhatian Belanda untuk merebutnya, terjadilah persaingan dan peperangan untuk memperebutkan daerah Maluku. Belanda yang dibantu oleh sekutunya (raja lokal) berhasil mengusir Portugis dari Maluku, dan sejak saat itulah dimulai babak baru penjajahan Belanda di Maluku (1606).

Sultan Nuku merupakan raja dari Kesultanan Tidore yang memimpin perlawanan rakyatnya terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sultan Nuku berhasil meningkatkan kekuatan perangnya hingga 200 kapal perang dan 6000 orang pasukan untuk menghadapi Belanda. Sultan Nuku juga menjalankan perjuangan melalui jalur diplomasi. Untuk menghadapi Belanda, dia mengadakan hubungan dengan Inggris dengan tujuan meminta bantuan dan dukungan.

Siasat untuk mengadu domba antara Inggris dengan Belanda berhasil dilakukan sehingga pada 20 Juni 1801 Sultan Nuku berhasil membebaskan kota Sua-Sio dari kekuasaan Belanda. Maluku Utara akhirnya dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Sultan Nuku.

Tokoh lain yang memimpin perlawanan terhadap kaum imperialis di Maluku adalah Patimura. Perlawanan Patimura latarbelakangi oleh faktor dihentikannya dukungan terhadap gereja. Perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura dimulai dengan penyerangan terhadap Benteng Duurstede di Saparua dan berhasil merebut benteng tersebut dari tangan Belanda.

Perlawanan ini meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Dalam menghadapi serangan tersebut, Belanda harus mengerahkan seluruh kekuatannya yang berada di Maluku. Akhirnya, Pattimura berhasil ditangkap dalam suatu pertempuran dan pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura dan kawan-kawanya dihukum mati di tiang gantungan. Perlawanan lainnya dilakukan oleh pahlawan wanita, yaitu Martha Christina Tiahahu.

b. Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Sumatera

Di Sumatera terjadi Perang Paderi. Perang ini dilatarbelakangi konflik antara kaum agama dan tokoh-tokoh adat Sumatra Barat. Kaum agama sebagai pembaharu yang disebut kaum Paderi berusaha untuk mengajarkan agama Islam kepada warga sambil menghapus adatistiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, gerakan paderi bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam di wilayah Sumatra Barat serta menentang aspek-aspek budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kaum adat tidak ingin kehilangan kedudukannya serta adat-istiadatnya, dan menentang ajaran kaum Paderi. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menyebabkan perang saudara dan mengundang kehadiran kekuatan Inggris dan Belanda. Pertentangan ini kemudian berkembang menjadi perang saudara, yaitu antara kaum paderi dengan kaum adat.

Kaum Adat yang terdesak kemudian meminta bantuan kepada Inggris yang sejak 1795 telah menguasai Padang dan beberapa daerah di daerah pesisir barat sumatera setelah direbut dari Belanda. Adapun golongan agama pada saat itu telah menguasai daerah pedalaman Sumatera Barat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan agama Islam.

Pada 1819, Belanda menerima Padang dan daerah sekitarnya dari Inggris. Sementara itu, golongan Adat meminta bantuan kepada Belanda dalam menghadapai golongan Paderi. Pada bulan Februari 1821, kedua belah pihak menandatangani perjanjian. Seusai perjanjian itu, mulailah Belanda mengerahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan kepada kaum Paderi.

Pertempuran pertama antara kaum Paderi dan Belanda terjadi pada bulan April 1821 di daerah Sulit Air, dekat Danau Singkarak, Solok. Belanda kemudian berhasil menguasai daerah Pagarruyung, bekas kedudukan raja-raja Minangkabau. Namun, Belanda gagal merebut pertahanan Paderi yang ada di Lintau, Sawah Lunto dan Kapau, Bukittinggi.

Untuk menyiasati hal ini Belanda mengajak pemimpin kaum Paderi, Tuanku Imam Bonjol berunding pada tahun 1824. Namun, perjanjian ini kemudian dilanggar oleh Belanda. Ketika terjadi Perang Diponegoro, pihak Belanda menarik sebagian besar pasukannya dari Sumatra Barat dan untuk sementara waktu menunda penyerangannya pada kaum Paderi. Mereka hanya berjaga-jaga daerah-daerah yang telah mereka kuasai.

Setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda kembali memusatkan perhatiannya ke daerah Sumatra Barat dengan target menangkap Tuanku Imam Bonjol. Melalui serangan besar-besaran dan gencar dari Belanda, akhirnya kota Bonjol jatuh ke tangan Belanda pada bulan September 1832. Namun, pada tanggal 11 Januari 1833, kota tersebut dapat direbut kembali oleh kaum Paderi.

Pertempuran berkobar di mana-mana dan pada saat inilah sebagian dari golongan Adat berbalik melawan Belanda.  Hal ini mencemaskan pihak Belanda sehingga memaksa mereka memerintahkan Sentot Alibasha Prawirodirjo, bekas panglima perang Diponegoro, untuk memerangai Paderi. Sentot Alibasha Prawirodirdjo yang tidak mau memerangi bangsanya sendiri akhirnya berbalik bekerja sama dengan Kaum Paderi menyerang Belanda.

Pada tanggal 25 Oktober 1833, Belanda mengeluarkan maklumat yang disebut Plakat Panjang. Isinya mengajak penduduk Sumatra Barat untuk berdamai dan menghentikan perang. Namun, pada bulan Juni 1834 Belanda kembali melancarkan serangan kepada kaum Paderi yang berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya. Pada tanggal 16 Agustus 1837, pertahanan Bonjol jatuh ke tangan Belanda.

Tuanku Imam Bonjol dan para pengikutnya berhasil lolos. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tiba di Palupuh untuk berunding. Namun, Belanda berkhianat dengan menangkap Tuanku Imam Bonjol dan membuangnya ke Cianjur, Ambon, dan terakhir ke Lota dekat Manado. Ia wafat dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di Tomohon, Sulawesi Utara.

Di Aceh, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda sehingga menimbulkan Perang Aceh. Seperti halnya zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Kerajaan Aceh mengalami kejayaan kembali pada abad ke 18 sampai abad ke-19. Dalam hubungannya dengan kekuatan Barat dan negara tetangga, Aceh mampu memainkan posisi strategis dan kemampuan diplomatiknya yang baik sehingga dihormati oleh kerajaan-kerajaan lainnya, termasuk bangsa Barat.

Karena kemampuan tersebut, kedudukan Aceh dihormati oleh dua kekuasaan kolonial yang berada di sekitar wilayah Aceh, yaitu Inggris dan Belanda melalui Traktat London pada 1824. Namun, sejak Terusan Suez dibuka, Aceh yang memiliki kedudukan strategis di Selat Malaka menjadi incaran kekuatan Barat. Untuk mengantisipasi hal tersebut pada 1871 Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatra.

Melihat gelagat ini Aceh mulai mencari bantuan dan dukungan ke luar negeri. Kegiatan diplomatik ini mulai mencemaskan Belanda. Belanda yang merasa takut disaingi mulai menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda di nusantara. Kerajaan Aceh menolak tuntutan Belanda tersebut. Penolakan ini mendorong Belanda untuk mengirimkan pasukannya ke Kutaraja, ibu kota Kerajaan Aceh pada April 1873.

Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler. Namun, usaha untuk menguasai Aceh mengalami kegagalan, bahkan Mayor Jenderal Kohler tewas di depan Masjid Raya Aceh. Serangan kedua dilakukan Belanda pada bulan Desember 1873 dan berhasil merebut istana kerajaan Aceh. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal van Swieten memproklamirkan bahwa Kerajaan Aceh berhasil dikuasai.

Pernyataan ini tidak terbukti karena kenyataannya Aceh tidak jatuh dan daerah-daerah di luar Kutaraja masih dikuasai oleh para pejuang Aceh. Walaupun telah dilakukan serangan secara militer, Aceh secara keseluruhan belum dapat ditaklukan. Oleh karena itu, Belanda mengirimkan Snouck Hurgronye seorang ahli kajian Islam yang ditugasi untuk menyelidiki masyarakat Aceh.

Pada 1891, Teuku Cik Ditiro meninggal. Selanjutnya, pada 1893, Teuku Umar menyatakan menyerah kepada Belanda. Namun, pada Maret 1896, ia kabur dan bergabung kembali bersama para pejuang dengan membawa sejumlah uang dan senjata. Pada 11 Februari 1899, Teuku Umar akhirnya tewas di Meulaboh. Perjuangan Teuku Umar dilanjutkan oleh istrinya yang bernama Cut Nyak Dhien.

Bersama para pengikutnya ia melakukan perlawanan terhadap Belanda secara gerilya di hutan-hutan. Pada November 1902, Belanda menangkap dua orang isteri Sultan Aceh dan anak-anaknya. Belanda kemudian memerintahkan Sultan untuk memilih menyerah atau keluarganya akan dibuang. Oleh karena itu, pada 10 Januari 1903, Sultan Daudsyah menyerah.

Demikian pula Panglima Polim dan beberapa hulubalang yang menyerah pada September 1903. Belanda menganggap dengan menyerahnya Sultan Aceh, perlawanan rakyat telah selesai. Namun, perkiraan ini salah. Ternyata perlawanan rakyat masih terus berlangsung secara gerilya. Pada 1905, Cut Nyak Dhien berhasil ditangkap di hutan. Adapun pejuang wanita lainnya, yaitu Cut Nyak Meutia gugur pada 1910. Baru pada 1912 Perang Aceh benar-benar berakhir.

c. Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Sulawesi

Di Pulau Sulawesi, perlawanan untuk mengusir kekuatan VOC juga dilakukan oleh rakyat Sulawesi, walaupun tidak berhasil. Penyebabnya hampir sama dengan daerah lainnya di nusantara, yaitu karena adanya konflik dan persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Misalnya konflik antara Sultan Hasanuddin dari Makasar dan Aru Pallaka dari kerajaan Bone yang memberi jalan bagi Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi tersebut.

Sultan Hasanuddin (Raja Gowa) menguasai Sumbawa untuk memperkuat kedudukannya di Sulawesi, sehingga jalur perdagangan di nusantara bagian timur dapat dikuasainya. Penguasaan ini dianggap oleh Belanda sebagai penghalang dalam melakukan aktifitas monopoli perdagangan. Pertempuran antara Sultan Hasanuddin dan Belanda selalu terjadi, pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman selalu dapat dihalau pasukan Sultan Hasanuddin.

Untuk menghadapi Sultan Hasanuddin, Belanda meminta bantuan dari Aru Pallaka yang bersengketa dengan Sultan Hasanuddin. Dengan kerja sama tersebut akhirnya Makasar jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya:

1.   Sultan Hasanuddin harus memberikan kebebasan kepada VOC berdagang di kawasan Makasar dan Maluku.

2.   VOC memegang monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian Timur dengan pusatnya Makasar.

3.   Wilayah kerajaan Bone yang diserang dan diduduki pada zaman Sultan Hasanuddin dikembalikan kepada Aru Palakka dan dia diangkat menjadi Raja Bone.

Setelah perjanjian Bongaya ditandatangani, perlawanan rakyat Sulawesi kepada Belanda tidaklah berhenti, walau dalam skala yang kecil sebagai upaya untuk mengusir Belanda dari Sulawesi.

d. Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Jawa

Perlawanan terhadap kaum imperialis oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Jawa diawali dengan perlawanan rakyat Demak yang dipimpin oleh Dipati Unus terhadap kekuatan Portugis di Malaka. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh penguasaan Malaka oleh Portugis, padahal Malaka adalah tempat bertemunya para pedagang Jawa yang kebanyak pada waktu itu berasal dari Demak.

Perlawanan Dipati Unus kepada Portugis di Malaka diwujudkan dalam bentuk serangan pasukan Dipati Unus terhadap kota pelabuhan Malaka yang dilakukan dua kali (1512 dan 1513), dan mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya persenjataan yang dimiliki oleh pasukan Dipati Unus, serta dan tidak mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.

Sebaliknya, pada saat yang sama, penguasa kerajaan Pajajaran melakukan kerja sama dengan bangsa Portugis setelah mereka mendapat ancaman dari kekuatan Islam di pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Cirebon dan Banten. Hal inilah yang juga memperkuat kekuasaan Portugis di nusantara, dan melemahkan upaya perlawanan kerajaan-kerajaan nusantara terhadap kekuatan Barat.

Kerajaan Mataram di Jawa juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Ambisi untuk menggusur VOC dari Jawa mengalami kegagalan, karena hanya dilakukan sendiri dan tidak mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Jawa. Sultan Agung yang mempunyai cita-cita untuk mempersatukan wilayah Pulau Jawa dalam kekuasaannya berusaha mengalahkan VOC di Batavia (Jakarta).

Namun, penyerangan ke Batavia yang dilakukan pada 1628 dan 1629 tersebut mengalami kegagalan karena selain pasukan dan persiapan pasukannya yang belum matang, juga tidak mampu membuat blok perlawanan bersama kerajaan-kerajaan lainnya, misalnya dengan kesultanan Banten di Jawa Barat. Konflik dalam urusan kerajaan serta persaingan dalam tahta kerajaan juga menyebabkan perlawanan terhadap kekuasaan Barat mengalami kegagalan. Misalnya konflik internal kesultanan Banten yang menyebabkan Banten jatuh ke tangan VOC.

Setelah Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya yang bergelar Sultan Haji sebagai sultan Banten, Belanda segera ikut campur dalam urusan Banten dengan cara mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng yang sangat anti VOC segera menarik kembali tahta untuk anaknya. Tentu saja tindakan tersebut tidak disukai oleh sang putra mahkota sehingga dia minta bantuan ke VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya.

Akhirnya, melalui kerja sama dengan VOC, Sultan Haji memperoleh tahta kembali dengan imbalan diserahkannya sebagian wilayah Banten kepada VOC. Dengan demikian, konflik internal dalam memperebutkan kekuasaan serta perbedaan sikap dan pandangan di antara sultan-sultan di kerajaan Banten menyebabkan sulitnya mengusir kekuasaan Barat dari kawasan tersebut, bahkan sebaliknya kesultanan tersebut menjadi mudah dikuasai oleh kekuatan asing.

Tokoh lain yang melakukan perlawanan terhadap VOC adalah Untung Surapati. Untung Surapati melawan VOC dikarenakan sering memimpin perampokan terhadap pasukan VOC. Versi lain menyebutkan perlawanan Untung Surapati terhadap VOV dilatarbelakangi oleh wanita, yaitu ada anak perempuan perwira VOC yang jatuh cinta kepada Untung, perwira tersebut tidak berkenan dan berusaha membunuh Untung Surapati.

Pemberontakan Untung Surapati terhadap VOC berlangsung pada 1686 sampai dengan 1706. Adapun dalam menjalankan aksinya, Untung Surapati bersekutu dengan Sunan Amangkurat II yang merasa berat atas perjanjiannya dengan VOC. Untuk memadamkan pemberontakan Untung Surapati, VOC mengutus Kapten Tack ke kerajaan Mataram. Namun, Kapten Tack beserta seluruh anak buahnya terbunuh.

Tentu saja Sunan Amangkurat II sangat berterima kasih kepada Untung Surapati. Untuk membalas jasa-jasa Untung Surapati, Sunan Amangkurat II memberikan daerah Pasuruan kepada Untung Surapati dan menetapkannya menjadi bupati di sana dengan gelar Adipati Wiranegara.

Pada 1703, Sunan Amangkurat II meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat III. Seperti ayahnya, Sunan Amangkurat III pun memusuhi VOC dan bersekutu dengan Untung Surapati.  Paman Sunan Amangkurat III yang bernama Pangeran Puger menginginkan tahta untuk menjadi raja di Mataram. Ia kemudian bersekutu dengan VOC untuk menjatuhkan Sunan Amangkurat III.

Melihat gelagat yang demikian, tentu saja VOC sangat bergembira dan berusaha membantu Pangeran Puger. Untuk mencapai maksudnya, Pangeran Puger bersedia membuat perjanjian dengan VOC dengan ketentuan menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan Mataram. Adapun isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

·       Seluruh daerah Priangan, Cirebon, dan Madura bagian Timur diserahkan kepada VOC;

·       Sunan (Pangeran Puger) dibebaskan dari segala utangnya terdahulu, tetapi selama 25 tahun Sunan wajib menyerahkan 8.000 koyan beras kepada VOC;

·       Di daerah Kartasura VOC bersedia menempatkan pasukannya untuk melindungi Sunan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, VOC membantu Pangeran Puger untuk menjadi Sunan di Mataram. Pada 1705, Pangeran Puger kemudian dinobatkan oleh VOC menjadi Sunan di Mataram dengan gelar Sunan Pakubuwono I. Setelah itu, dimulailah peperangan antara Sunan Pakubuwono I dan Untung Surapati yang dibantu oleh Sunan Amangkurat III. Pada 1706, VOC akhirnya berhasil melumpuhkan kekuasaan Untung Surapati di Kartasura. Dengan demikian, berakhirlah perlawanan Untung Surapati.

Di Jawa Tengah perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Perang ini dikenal dengan Perang Diponegoro (1825-1830). Penyebab terjadinya perang ini adalah rasa tidak puas yang hampir merata di kalangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda di wilayah Kesultanan Yogyakarta.

Di bidang politik, penguasa Belanda dengan seenaknya mencampuri urusan intern kesultanan. Akibatnya, di lingkungan keraton Mataram terbentuk dua kelompok yang pro dan anti Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V, Pangeran Diponegoro diangkat sebagai anggota Dewan Perwalian. Namun, ia jarang sekali diajak berbicara mengenai urusan pemerintahan karena sikap kritisnya terhadap kehidupan keraton yang dianggapnya sudah dipengaruhi oleh budaya Barat dan penuh intervensi Belanda.

Oleh karena itu, ia meninggalkan keraton dan menetap di Tegalrejo. Belanda yang ingin menguasai Mataram sepenuhnya berusaha mencari-cari alasan untuk memulai perang dan menangkap Diponegoro. Di mata Belanda, Diponegoro merupakan pemimpin lokal yang sangat membahayakan kedudukan Belanda. Sikapnya yang anti Belanda,  kharismatik, dan mampu membangkitkan simbol-simbol Islam dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kepentingan Belanda di Mataram.

Suatu ketika pemerintah kolonial Belanda bermaksud membuat jalan raya yang menghubungkan Yogyakarta dan Magelang. Jalan tersebut ternyata menembus makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini tentu saja membuat Diponegoro marah dan menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Patok-patok yang menandai pembangunan jalan tersebut kemudian diganti oleh para pengikut Diponegoro dengan tombak-tombak. Tindakan para pengikut Diponegoro tersebut dijawab oleh Belanda dengan mengirimkan pasukannya ke Tegalrejo pada 25 Juni 1825.

Pangeran Diponegoro dan pasukannya membangun pusat pertahanan di Selarong. Dukungan pada Diponegoro datang dari mana-mana sehingga kekuatan pasukan Diponegoro semakin bertambah. Tokoh-tokoh yang bergabung antara lain Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasha Prawirodirjo, dan Kiai Maja. Oleh karena itu untuk menghadapi perlawanan ini Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan yang dipimpin Jenderal Marcus de Kock.

Pasukan Pangeran Diponegoro selalu berhasil memperoleh kemenangan. Untuk mematahkan perlawanan Diponegoro, Belanda melakukan taktik Benteng Stelsel. Dengan taktik tersebut, di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda didirikan benteng-benteng pertahanan yang antara satu dengan lainnya dihubungkan oleh jalan sehingga pasukan mudah bergerak. Akibatnya, pasukan Diponegoro sulit untuk bergerak.

Sejak 1829, kekuatan Diponegoro mulai berkurang, banyak pengikut Diponegoro yang ditangkap ataupun gugur dalam pertempuran. Pada akhir November 1828, Kiai Maja ditangkap oleh Belanda. Sementara Sentot Alibasha Prawirodirdjo menyerah pada Oktober 1829. Jenderal de Kock memerintahkan Kolonel Cleerens untuk mencari kontak dengan Pangeran Diponegoro.

Pada 28 Maret 1830, dilangsungkan perundingan antara Jenderal de Kock dan Diponegoro di kantor keresidenan di Magelang. Namun, Belanda berkhianat. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya ditangkap. Pangeran Diponegoro kemudian dibuang ke Manado dan Makassar. Dengan demikian, Perang Diponegoro berakhir. e. Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Bali Pulau Bali sebelum abad ke-9 dikuasai oleh beberapa kerajaan kecil yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Klungkung.

Kerajaan ini mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1841. Berdasarkan perjanjian tersebut, kerajaan Klungkung yang saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera, merupakan kupernement atau suatu negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda. Hal ini berarti Belanda tidak bisa menguasai kerajaan Klungkung. Meskipun begitu, Belanda tidak berhenti mencari strategi untuk menguasai Bali.

Pada tahun 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak wilayah kerajaan Buleleng dan terkena Hukum Tawan Karang yang memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal beserta isinya. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh Belanda untuk melakukan serangan ke kerajaan Buleleng pada tahun 1848. Namun, serangan ini mengalami kegagalan.

Pada serangan yang kedua (1849), pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V. Michies dan Van Swieeten berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini dikenal dengan nama Puputan Jagaraga. Setelah Buleleng ditaklukan, Belanda mulai menaklukan kerajaan-kerajaan di Bali lainnya.

Oleh karena itu, perlawanan rakyat Bali dalam menghadapi penjajahan Belanda diwarnai dengan berbagai perang puputan atau perang habis-habisan untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan. Selain Puputan Jagaraga, puputan lain yang pernah terjadi di Bali, di antaranya Puputan Badung pada tahun 1906, Puputan Kusamba pada tahun 1908, dan Puputan Klungkung pada tahun1908.

f. Perlawanan terhadap Praktek Imperialisme di Kalimantan

Kerajaan Banjarmasin di Pulau Kalimantan pada tahun 1826 melakukan kerjasama secara resmi dengan Belanda. Sultan Adam menyatakan secara resmi hubungan antara Kerajaan Banjarmasin dan Belanda pada 1826. Namun, pada 1850, Belanda mencampuri urusan intern kerajaan sehingga menimbulkan perselisihan di antara keluarga kerajaan. Hal ini terus berlangsung hingga saat Sultan Adam meninggal pada 1857.

Sepeninggal Sultan Adam, di kerajaan Banjarmasin terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan terpecahnya keluarga kerajaan ke dalam tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

·       Kelompok Pangeran Tamjid Illah, cucu Sultan Adam. Kelompok ini merupakan kelompok yang dibenci oleh rakyat karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Belanda.

·       Kelompok Pangeran Anom, putera Sultan Adam. Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak disukai oleh rakyat karena tindakannya yang sewenang-wenang.

·       Kelompok Pangeran Hidayatullah, cucu Sultan Adam. Kelompok ini merupakan kelompok yang disenangi dan didukung oleh rakyat serta dicalonkan menjadi sultan untuk menggantikan Sultan Adam.

Di tengah-tengah kekacauan tersebut, terjadilah Perang Banjarmasin pada 1889 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia adalah putera dari Sultan Muhammad yang sangat anti Belanda. Ketika perang berlangsung Belanda mengusulkan untuk mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai sultan baru. Namun, Pangeran Hidayatullah menolak usul tersebut. Bahkan Pangeran Hidayatullah secara terang-terangan memihak kepada Pangeran Antasari.

Pada 1862, Pangeran Hidayatullah dapat ditangkap dan kemudian dibuang ke Cianjur. Hal ini tidak membuat perlawanan terhadap Belanda menjadi berhenti. Perlawanan terus berlangsung di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Oleh rakyat Banjarmasin, Pangeran Antasari diangkat menjadi Sultan. Namun, hal ini tidak dapat bertahan lama karena Pangeran Antasari akhirnya tewas dalam pertempuran melawan Belanda pada 1862.

Walaupun satu-persatu kekuatan di daerah berhasil ditaklukkan Belanda, perlawanan kerajaan di Nusantara berlangsung hingga akhir abad ke-19. Perlawanan terjadi di Sumatra Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII, perlawanan kongsi Cina di Kalimantan Barat pada 1848-1864, perlawanan Raden Intan di Lampung pada 1856-1859, dan perlawanan Sultan Siak di Sumatra Utara pada 1857. Semuanya dilakukan secara kedaerahan, oleh karena itu mudah sekali dipatahkan oleh Belanda.