Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Konsitusi tertulis (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 penyebutan sebelum di amandemen dan UUD 1945 Negara Republi Indonesia Tahun 1945 penyebutan setelah dilakukan amandemen.

Proses Perumusan UUD 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang menggantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945 berkaitan dengan janji Pemerintah Bala Tentara Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudin hari. Janji tersebut dimaksudkan agar bangsa Indonesia bersedia membantu tentara Jepang menghadapi sekutu dalam perang dunia II. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini tidak sekedar melakukan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan, tapi bahkan sampai mempersiapkan dan menyusun Rancangan hukum dasar (Rancangan UUD)BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai oleh Ir.Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan UUD yang diketuai oleh Mr.Soepomo. Hasil kerja Panitia Kecil inilah yang kemudian disetuji oleh Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan UUD pada tanggal 16 Juli 1945. Rancangan hukum dasar (UUD) negara Indonesia yang terdiri dari 3 bagian.

a.   Rancangan Indonesia merdeka.

b.   Pembukaan UUD/Piagam Jakarta (16 Juli 1945).

c.   UUD yang terdiri dari 42 pasal.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan lalu dibentuk PPKI oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang. PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Menurut rencana PPKI yang diketuai Ir.Soekarno dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta akan bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 diharapkan sudah dapat disahkan. Rencana tersebut tidak berjalan karena Jepang mendekati kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan UUD yang rancangannya berasal dari hasil kerja Panitia Hukum Dasar BPUPKI dengan beberapa perubahan.